Softskill PKN

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelenggaraan ujian nasional (UN) 2013 yang diwarnai kekisruhan menguatkan wacana penghapusan UN. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghapus UN pada tahun depan.

 

Retno mengatakan bahwa kebijakan pelaksanaan UN tahun ini sesungguhnya ilegal karena tidak menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait UN yang diputuskan pada tahun lalu.

"Sudah Pak Presiden, tidak perlu ada UN tahun depan. Ini adalah UN yang terakhir. UN ini sudah ilegal, gagal pula pelaksanaannya," kata Retno saat jumpa pers terkait pelaksanaan UN di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Ia juga mempertanyakan biaya tinggi yang digunakan untuk pengadaan naskah soal dan lembar jawaban UN (LJUN) hingga Rp 94,8 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, semestinya kendala teknis yang terjadi pada UN kali ini tidak akan ada.

"UN ini sudah berbiaya tinggi, tapi kualitasnya tidak baik dan tidak mengukur kualitas pendidikan Indonesia yang sebenarnya," ujar Retno.

"Jadi, sudahlah, tidak usah dipaksakan lagi adanya UN. Sudah belajar keras ternyata ditunda, anak-anak semakin stres saja," tandasnya.

Seperti diketahui, UN 2013 dianggap gagal akibat tidak digelar serentak lantaran adanya keterlambatan distribusi soal ke 11 provinsi yang mengakibatkan penundaan UN. Selain itu, daerah yang menggelar UN tepat waktu juga didera berbagai masalah teknis, seperti soal kurang, soal tertukar, dan LJUN rusak.

JAKARTA - Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat, hari ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Berbagai harapan pun muncul terkait dengan jumlah kelulusan sebesar-besarnya.

Namun, pernyataan berbeda justru terlontar dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Dengan nada sinis, mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan bahwa dirinya tidak setuju tentang keberadaan UN.

"Harapan saya enggak ada UN. Bikin stres. Ya orang kan mesti dihitung disiplinnya, bukan cuma dari UN. Orang mesti dilihat prosesnya. Kalau sistem pendidikan yang baik itu prosesnya, bukan hasilnya," tegas Ahok, di Balai Kota Jakarta, Senin (15/4/2013).

Namun, Ahok menegaskan bahwa apa yang dilontarkannya itu sebagai pandangan pribadi. "Sebagai wagub ya saya harus ikut, tapi sebagai pribadi saya enggak mau UN," terangnya.

Proses UN yang berlangsung saat iti, lanjut Ahok, membuat siswa melakukan hal di luar logika. "Bikin orang stres, sampai ke dukun, doa-doa. Jadi sesuatu yang lucu. Apakah kamu dapat ujian nilai tinggi menjamin karakter kamu bagus? Kamu bisa disiplin kerja? Kamu orang yang tahan banting? Tahan menghadapi kesulitan? Tidak juga," tegasnya.

Semua sekolah saat ini, lanjut Ahok, sudah mematok biaya mahal. Dengan membentuk komite sekolah, justru ada pungutan lain yang dibebankan pada orangtua siswa.

"Orangtua ketakutan, rela bayar lagi, bayar bimbel, bimbel masuk ke sekolah di jam sekolah. Sekolah punya kewajiban 24 jam tatap muka, hanya demi ngelulusin," tukas Ahok.

Bahkan, karena rasa ketakutan itu, sambungnya, pihak guru pun memberikan contekan pada anak didiknya. "Seharusnya kayak dulu saja. Dinilai prosesnya. Guru mengenali muridnya. Potensinya apa. Kalau mau UN, sekolah bubarin saja! Semua belajar masing-masing. Les saja, bimbel, terus langsung ujian," tandasnya.(ade)

Pendapat Saya

Hal yang paling crucial atau penting diubah adalah bagaimana sebuah sistem berjalan , dan kecocokan sistem itu sendiri . Memang sistem pemerintahan kita nampaknya bagus namun semuanya sia-sia karna oknum-oknum petinggi negara kita sendiri saja bobrok .Permasalahan yang paling mendasar adalah tentang pelaksanaan ujian negara  , sistem yang berlaku pada ujian negara seja memaksa para siswa untuk mati-matian mengejar banyak materi pembelajaran karna ketakutan yang menghantui para pelajar . Peengalaman yang seharusnya didapat para pelajar bukan hanya akademik namun non akademikpun penting karna sekolah seharusnya menjadi tempat dimana para pelajar mengetahui/mengenali siapa dirinya bukan hanya melakukan hal yang sama , dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA semua menganut sistem yang sama sehingga secara tidak langsung sekolah mencetak banyak koruptor-koruptor mujda yang  makin lama makin ulung. Bagaimana para pelajar kita akan menghadapi realitas yang ada didunia pekerjaan , tentang mental tahan banting , kejujuran ,kreatifitas yang dituntut didunia pekerjaan dan usaha??

Oleh sebab itu harus ada sebuah sistem baru bukan saja pada bagian tertinggi dari undang-undang namun ke sistem-sistem kecil yang langsung di hadapi setiap usia yaitu pendidikan .

Sebuah sistem yang diciptakan bukan berdasaran kepentingan individu namun demi kelancaran kehidupan dan kebenaran.